Sosialisasi Tata Cara Perhitungan, Pengisian, Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 di Bumdes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi

Authors

  • Redian Mulyadital Universitas Islam Kuantan Singingi Riau
  • Meri Yuliani Universitas Islam Kuantan Singingi Riau
  • Fitrianto Universitas Islam Kuantan Singingi Riau

Keywords:

socialization of tax income, village-owned enterprises, calculation

Abstract

Dalam pelaksanaan PKM, kami menyediakan format perhitungan dan aplikasi perhitungan SPT 21 periode yang langsung diinput pada tarif progresif pasal 17 ayat (1) huruf a dengan benar dan tepat guna memudahkan proses setiap bulannya. penerapan SPT pph 21 periode di Bumdes Sejahtera Sugai Sirih. Pengisian SPT dilakukan di Aplikasi ESPT Pph 21 yang juga telah kami bantu install aplikasinya di perangkat komputer Bumdes Sejahtera Sungai Sirih. Setelah itu kami memberikan arahan mengenai tata cara pengisian Spt Pph 21 hingga pengambilan CSV Pph pasal 21 untuk keperluan pelaporan. Pemahaman pembayaran pajak menggunakan e-billing juga sudah dilakukan dengan baik. Mulai dari membuat akun DJP hingga memahami pembuatan berbagai jenis kode perpajakan di Web DJP Online. Pada tahap pelaporan SPT Pph 21 periode, kami memberikan pemahaman pelaporan online melalui web Djp yang telah kami daftarkan sebelumnya melalui permintaan Effin agar pelaporan SPT pph 21 periode dilakukan.

References

Anwar Chairil (2013), Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak danBisnis. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Gunadi (2013), Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia.

Mardiasmo (2011), Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. ANDI Offset

Pratama, R. A. 2019. Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains,, 1(1).

Resmi Siti (2014), Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Tumanggor, A. H (2021), Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 4(2), 251-258.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dengan sistem Online

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis TataCara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan sistem Online

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (Spt) dengan sistem Online

Downloads

Published

16-05-2024

Issue

Section

Articles

How to Cite

Sosialisasi Tata Cara Perhitungan, Pengisian, Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 di Bumdes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi (Redian Mulyadital, Meri Yuliani, & Fitrianto, Trans.). (2024). Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 21-27. https://doi.org/10.65190/xrj13071