Implementasi Administrasi Terpadu di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Kecamatan Merauke

Authors

  • Agus Prasetyo Universitas Musamus

Keywords:

kebijakan publik, administrasi terpadu

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan administrasi terpadu dilaksanakan di Distrik Merauke, Kabupaten Administratif Terpadu Merauke, Provinsi Papua Selatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan administrasi terpadu di Kabupaten Merauke sudah terlaksana dengan cukup baik. Terbukti masih terdapat 6 kriteria yang perlu dioptimalkan. Hal ini dapat dilihat dari (1) kriteria ukuran dan tujuan kebijakan sudah jelas namun perlu lebih diinformasikan, (2) kriteria sumber daya dari sisi SDM perlu peningkatan kedisiplinan dari segi sumber daya fasilitas, perlu adanya papan informasi di front office, (3) kriteria karakteristik agen pelaksana, (4) kriteria sikap atau watak (disposisi) para implementor yang menunjukkan sikap yang ramah, sopan dan baik namun terkadang masih ada yang terlambat, (5) kriteria komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang menunjukkan sikap yang kurang baik, ramah, sopan dan sikap yang baik namun terkadang masih ada yang terlambat, (5) kriteria komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana bahwa komunikasi antar organisasi berjalan dengan lancar dan kondusif karena mengacu pada standar pelayanan yang telah ditentukan dan (6) kriteria lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat mendukung. Secara ekonomi tidak membebani masyarakat bahkan karena adanya keterbukaan dalam pelayanan dan secara sosial masyarakat merasa dipermudah dengan adanya kebijakan administrasi terpadu di Kabupaten Merauke. Atas dasar tersebut, maka perlu adanya optimalisasi sumber daya, baik sumber daya manusia seperti peningkatan disiplin dan kapabilitas, baik teknis maupun fungsional, dan sumber daya pendukung seperti papan informasi.

References

Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik (Kedua). CV.Pustaka Setia.

Apriliyanti, E. (2019). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu (ADMINISTRASI TERPADU) di Kecamatan Tanjungsiang Kecamatan SMerauke [UIN Sunan Gunung Djati]. In Digital Library. http://digilib.uinsgd.ac.id/24048/

Firlena, D., & Ramhan, A. Z. (2016). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (ADMINISTRASI TERPADU) di Kecamatan Bergas Kecamatan Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review, 5(2), 1–11.

Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi (1st ed.). Ghalia Indonesia.

Jamaludin, Y. (2016). Model Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. TAPIs, 12(1), 54–68.

Larasari, E. (2008). Reformasi Pelayanan Publik (Public Services Reform) Dan Partisipasi Publik. Dialogue, 5(2), 254–267.

Maani, K. D. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayananan Publik. Jurnal Demokrasi, 8(1), 1–14. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/vie w/1190/1025

Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22 Mulyawan, R. (2016). Birokrasi dan Pelayanan Publik. Unpad Press. ISBN 978-602-6308-32-0

Nazir, M. (2013). Metode Penelitian (S. Risman (ed.); 8th ed.). Ghalia Indonesia.

Pathony, T., & Yuhana, K. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Merauke Kecamatan SMerauke. The World of Public Administration Journal, 2(2), 89-109.https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/924%0Ahttps://ejournal.unsub.ac.id/ind ex.php/publik/article/view/924

Purnamasari, H., & Pradana, B. A. (2017). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Administrasi terpadu) Di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi. Jurnal Politikom Indonesiana, 2(1), 62–78.

Qory Alfana, G. (2017). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Administrasi terpadu) di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang [Universitas Negeri Semarang]. https://lib.unnes.ac.id/30267/1/8111413298.pdf

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1–12.

https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96 Simangunsong, F. (2018). Model of Service

Strengthening in Sragen Regency , Central Java 2016 International Symposium on Smart City ( ISSC ) 论坛手册 Symposium Program. May 2017.

Subarsono, A. . (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Puataka Pelajar.

Wakhid, A. A. (2017). Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia. Jurnal TAPIs, 01(14), 53–59.

Downloads

Published

17-03-2024

Issue

Section

Articles

How to Cite

Implementasi Administrasi Terpadu di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Kecamatan Merauke (Agus Prasetyo, Trans.). (2024). Cigarskruie: Journal of Educational and Islamic Research, 1(2), 202-215. https://doi.org/10.65190/636429